Asuransi

 

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menjelaskan beberapa aspek hukum dari Asuransi yang secara mendasar adalah penting untuk dipahami baik oleh pihak Penanggung (biasanya Perusahaan) maupun  Tertanggung yang terikat dalam suatu perjanjian Asuransi. Berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia sudah semakin pesat dan tak dapat disangkal bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi semakin hari semakin tinggi. Tetapi hal tersebut tidak membuat semua pengguna asuransi mengerti mengenai apa sebenarnya hak dan kewajiban hukum yang timbul dari sebuah perjanjian asuransi..

Black’s Law Dictionary menyebutkan definisi asuransi adalah sebagai berikut,“Insurance is a contract by which one party (the insurer) undertakes to indemnify another party (the insured) against risk of loss, damage, or liability arising from the occurrence of some specified contingency.  Sedangkan pengertian asuransi menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

  1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tdak pasti; atau
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya yang telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kasus atau sengketa tentang asuransi dalam masyarakat cukup sering terjadi, sebagai contoh sebut saja nasabah/tertanggung yang kecewa dan merasa dirugikan akibat penggunaan asuransi yang tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan mereka, sebagai contoh dalam kasus Mela Sari, di mana Mela yang merupakan pemegang polis asuransi Prudential, pada bulan Oktober 2013 menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat menderita penyakit gagal ginjal. Dimana penyakit yang diderita Mela tersebut termasuk salah satu dari 34 jenis penyakit kritis yang seharusnya dicover Prudential. Mela pun mengajukan klaim sesuai ketentuan, namun setelah hampir sebulan Prudential tidak kunjung mencairkannya, justru Prudential mengirimkan surat kepada kuasa hukum Mela yang intinya meminta klarifikasi atas dokumen terkait Polis atas nama Mela. Meskipun sudah melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan, tapi Prudential tidak juga membayar uang pertanggungan yang  merupakan kewajibannya.

Sesungguhnya sangatlah penting bagi setiap pengguna jasa asuransi untuk memahami semua klausul yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian Asuransi sebelum menandatangani sebuah perjanjian asuransi karena tidak sedikit perusahaan asuransi yang tidak memiliki legalitas dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan usahanya, belum lagi perusahaan asuransi “bodong” yang memang bertujuan buruk untuk memperdaya dan menipu sekelompok masyarakat melalui usaha asuransi yang pada hakikatnya juga berkaitan sebagai investasi.

Kembali pada definisi asuransi menurut Undang-Undang Perasuransian, yang mana dapat dikatakan bahwa asuransi pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian yang pembuatannya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata namun diatur lagi secara khusus dalam Pasal 1774 KUH Perdata mengenai perjanjian untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Pada dasarnya asuransi merupakan bentuk perlindungan atau ganti rugi terhadap pihak tertanggung akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, mengingat tujuan utama asuransi yaitu pengalihan risiko, di mana pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung kepada pihak penanggung, yang selanjutnya pihak penanggung akan menanggung segala macam kerugian yang bisa saja terjadi atas diri tertanggung, sehingga risiko finansial yang akan diderita oleh tertanggung ataupun ahli warisnya menjadi berkurang/ringan.

Pembahasan di atas baru seputar asuransi kesehatan, tentunya masih ada banyak lagi usaha perasuransian lainnya seperti asuransi jiwa, asuransi barang bergerak/ tidak bergerak, asuransi bisnis/kegiatan usaha tertentu. Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang timbul di tengah-tengah masalah perasuransian di negeri ini, sebagai contoh:

  1. Dalam hal asuransi jiwa, apakah perusahaan asuransi akan melakukan investigasi sebelum melakukan pembayaran klaim tertanggung yang meninggal dunia atau tidak? Jika iya, berapakah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan investigasi tersebut dan apakah ada pihak lain yang bertindak sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai penanggung?
  2. Dalam hal asuransi barang bergerak/tidak bergerak ataupun barang modal, bagaimanakah menentukan batas ganti kerugian yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi (penanggung) dan bagaimanakah pengaturannya dalam undang-undang?
  3. Apakah ada ketentuan yang memberi sanksi bagi perusahaan asuransi (penanggung) yang dengan sengaja membiarkan berlarut-larut sebuah klaim nasabah/tertanggung tanpa penyelesaian? Dan seterusnya...

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut yang tidak sedikit oleh karenanya Pembaca sekalian dapat menghubungi kantor kami untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan yang lebih terperinci mengenai berbagai masalah perasuransian di Indonesia.