Ekspor & Impor

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan hukum serta majunya teknologi, para pengusaha sangat memahami bahwa batas-batas antar negara dapat dikatakan “menghilang”, lazimnya kita kenal dengan sebutan globalisasi. Globalisasi yang berlangsung harus diterima oleh semua negara dengan berbagai latar belakang budaya, tidak perduli siap atau tidak masyarakat dalam suatu negara menghadapinya. Namun globalisasi ternyata membawa pengaruh yang positif bagi pelaku usaha, yang dalam penulisan kali ini adalah pelaku usaha perdagangan antar negara atau yang juga dikenal dengan istilah ekspor dan impor.

Black Law’s Dictionary menyebutkan arti dari kata export yaitu to send, take, or carry (a good commodity) out of the country; to transport (merchandise) from one country to another in the course of trade dan arti dari kata import yaitu the process or activity of bringing foreign goods into a country. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor berarti kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.

Sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir, sedangkan pihak yang melakukan kegiatan impor disebut importir.

Sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan, eksportir dan importir dapat berupa orang perseorangan, lembaga, ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain eksportir dan importir, masih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor, yaitu:

  1. Bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator;
  2. Asuransi, sebagai pihak penjaminan risiko;
  3. Maskapai pelayaran atau penerbangan;
  4. EMKL (Freight Forwarding), ekspedisi muatan kapal laut, yang menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor;
  5. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
  6. Bea Cukai sebagai gerbang keluar masuknya barang;
  7. Surveyor, sebagai lembaga survei apabila dibutuhkan;
  8. Departemen pemerintahan terkait, untuk pembuatan certificate of origin dan legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
  9. Konsulat, untuk legalisasi ke beberapa negara tertentu; dan
  10. Badan sertifikasi lainnya.

Letak Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan menjadikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor.  Namun tidak sedikit kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun BUMN Indonesia yang terlibat masalah seperti ekspor illegal. Sebut saja kasus ekspor illegal logam timah yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan dimana Indonesia diperkirakan merugi 362,750 juta dollar AS atau setara dengan Rp 4,171 triliun akibat ekspor timah illegal sepanjang 2004 hingga 2013. Kerugian negara ini meliputi kerugian dari royalti yang seharusnya diterima negara dan kerugian akibat hilangnya potensi pajak penghasilan badan ekspor timah akibat ekspor illegal logam lunak bahan pembuatan kaleng ini.

Selain kasus ekspor masih banyak lagi kasus dalam kegiatan impor, sebagai contoh kasus impor daging sapi illegal yang tercatat hingga akhir tahun 2016 saja telah terjadi 42 kasus impor daging sapi illegal yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dari segi moneter, administrasi dan fiskal. Negara importir seringkali melakukan pemalsuan terhadap dokumen impor. Pada bulan juni 2016, ditjen bea cukai mengamankan 163 ton jeroan sapi yang diimpor dari Australia, dimana dalam dokumennya tertulis daging sapi tersebut merupakan pakan ternak, hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para importir yang tidak memiliki izin, sehingga importir tersebut memalsukan dokumen impor tersebut agar dapat masuk ke Indonesia.

Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik yang merugikan keuangan negara maupun pelanggaran lainnya tentunya dapat membawa kerugian yang cukup signifikan, mulai dari rusak/menurunnya reputasi dan nama baik pelaku usaha (black-listed) sampai kepada sanksi pidana, sebagai contoh adalah sanksi terhadap pemalsuan dokumen impor sebagaimana dijelaskan dalam kasus di atas telah diatur di dalam Pasal 108 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa setiap orang yang:

  1. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
  2. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan

,dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, banyaknya pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor ini tentunya menuntut para pelaku usaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya mulai dari aspek kontrak bisnis dengan rekan ekspor-impor maupun dengan para distributor, aspek pengangkutan atau transportasi, aspek perlindungan asuransi terhadap produk ekspor-impor, aspek perdagangan yang mencakup perlindungan terhadap konsumen yang membeli barang ekspor/impor tersebut, dan aspek perpajakan serta kewajiban/tanggung jawab terhadap Pemerintah dan lingkungan. Memiliki pengacara/lawyer pribadi sebagai penasehat hukum yang berkualitas dan berdedikasi tentunya akan sangat membantu perkembangan bisnis bagi para eksportir dan importir.

Beberapa pertanyaan yang lazim timbul di kalangan pelaku usaha ekspor-impor antara lain:

  1. Jika terjadi sengketa antara pelaku usaha yang berasal dari negara yang berbeda, lantas hukum manakah yang akan dipakai sebagai jalan penyelesaian? Apakah ada hukum internasional yang telah mengatur tentang ketentuannya?
  2. Siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pelaku usaha ekspor/impor manakala terjadi kecelakaan pada saat pengangkutan barang ekspor/impor yang menyebabkan musnahnya barang baik sebagian ataupun seluruhnya? Dan apakah ada pengecualian atas kewajiban perpajakannya?
  3. Apakah pelaku usaha impor dilindungi dari perubahan tarif kepabeanan manakala terjadi kenaikan tarif yang bersifat mendadak dan merugikan pelaku usaha?
  4. Apakah ekspor/impor barang mewah termasuk ke dalam kategori komoditas khusus dan apa saja perbedaan peraturannya dibandingkan dengan komoditas pada umumnya?
  5. Terhadap siapakah masyarakat meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian manakala lingkungannya dirusak oleh pelaku usaha? Apakah terhadap pemerintah ataukah pengusaha? ...dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya...