Hak Kekayaan Intelektual

 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang maupun lembaga dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar, Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

  1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya.
  2. Hak Kekayaan Industri, yang kemudian dibagi lagi menjadi:
  3. Varietas Tanaman
  4. Rahasia Dagang
  5. Desain Industri
  6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  7. Paten
  8. Merek

Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga/bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer (software), database, dan desain arsitektur. Sedangkan Hak-hak terkait (neighboring rights) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sedangkan definisi Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dan memiliki pengertian bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pengertian mengenai Desain Industri menurut Undang-Undang adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garisatau warna,atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak dari suatu desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan  hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 dan merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, merek dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

  1. Merek Dagang;
  2. Merek Jasa; dan
  3. Merek Kolektif.

Melalui penjelasan singkat di atas, dapat kita lihat bahwa ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia begitu luas, terlebih lagi semuanya telah memiliki aturan hukumnya masing-masing. Namun dalam kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pelanggaran HAKI terbesar di dunia, salah satu contoh yang paling sering kita temui adalah pembajakan VCD atau DVD, mengingat harga VCD dan DVD original yang relatif mahal, secara ekonomi masyarakat Indonesia lebih berminat untuk membeli VCD dan DVD bajakan dibanding VCD dan DVD original.

Padahal aturan hukum mengenai pembajakan ini sudah jelas dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dan ayat (4) yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Lain lagi dengan permasalahan Hak Kekayaan Industri, yang kerap terjadi di Indonesia adalah pelanggaran Merek. Seperti yang kita ketahui fungsi dari merek sendiri dapat dikatakan sebagai ciri khas dan pembanding kualitas produk yang dihasikan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari peusahaan lain atau orang lain. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merek agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contoh kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Merek toko ‘iStore’ antara pemilik sah iStore Indonesia Juliana Tjandra dengan P.T. Big Global Indonesia yang menggunakan nama iStore di ITC Ambasador tanpa seizin Juliana Tjandra. Juliana pun menggugat P.T. Big Global Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatannya pun dikabulkan dan Juliana dinyatakan sebagai pemilik sah dari merek iStore.

Melalui contoh-contoh kasus di atas, pengusaha Indonesia pastinya sadar akan betapa pentingnya pendaftaran atau pencatatan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Dalam hal pendaftaran Hak Cipta, meskipun pada prinsipnya Hak Cipta timbul secara otomatis pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata bukan pada saat dilakukan pendaftaran, namun pendaftaran disini tetap merupakan suatu hal yang sangat penting agar dapat digunakan untuk pembuktian jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. ditambah lagi kini pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan para pengusaha untuk mendaftarkan Hak Cipta miliknya, bahkan biaya pendaftaran kini digratiskan untuk pengusaha UMKM.

Dapatkan penjelasan dari berbagai pertanyaan seputar HAKI yang tentunya tidak kalah penting untuk diketahui oleh para pengusaha demi kelancaran dan perkembangan usaha anda, seperti:

  1. Dapatkah seorang pemegang hak eksklusif menuntut secara hukum pihak yang menggunakan nama, merek, atau logo yang memiliki kemiripan sekalipun tidak sama persis dengan kepunyaannya?
  2. Apakah jika kita mengambil gambar yang disediakan secara umum di internet merupakan pelanggaran akan Hak Cipta?
  3. Jika seorang pengusaha mendownload suatu lagu atau video dari internet untuk kemudian diperbanyak/reproduksi untuk dijual kembali, apakah perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta?
  4. Bolehkah kita menggunakan merek yang belum didaftarkan, namun merek tersebut bersifat umum sebagai contoh merek “AQUA” yang secara bahasa umum memiliki arti “AIR”?
  5. Apakah tempat-tempat hiburan umum seperti restoran, kafe, atau klub yang memutar lagu dari suatu penyanyi juga harus membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta lagu tersebut?

Hubungi kantor hukum kami untuk mendapatkan penjelasan seputar bidang HAKI seperti di atas, kami siap melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan anda dengan penjelasan lengkap yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salam hangat,

Tim Penulis