Investasi dan Penanaman Modal

 

Dalam Black Law’s Dictionary, penanaman modal atau investasi disebut investment yang memiliki arti an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay yang dalam Bahasa Indonesia berarti suatu pengeluaran modal yang bertujuan untuk memperoleh aset atau properti yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan definisi Penanaman Modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal di Indonesia sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal disebut sebagai penanam modal atau lebih kita kenal dengan istilah investor.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni sebagai negara ketiga di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik pada tahun 2016 tentunya semakin meningkatkan semangat para pelaku usaha asing maupun dalam negeri untuk memulai atau bahkan menambah skala investasi usahanya di bumi Indonesia. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi asas Penanaman Modal di Indonesia juga sangat penting untuk dipahami oleh para investor baik lokal maupun asing sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebagai berikut:

  1. Kepastian hukum;
  2. Keterbukaan;
  3. Akuntabilitas;
  4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  5. Kebersamaan;
  6. Efisiensi berkeadilan;
  7. Berkelanjutan;
  8. Berwawasan lingkungan;
  9. Kemandirian; dan
  10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam penulisan kali ini, Penulis akan membahas beberapa hal mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh para investor khususnya yang terkait seputar masalah hukum. Salah satu contoh permasalahan yang paling sering dialami oleh para investor asing di Indonesia adalah permasalahan mengenai perizinan. Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ditemukan proses atau prosedur perizinan yang berbelit-belit dan sangat tidak efisien, sebagai contoh adalah kasus permasalahan perizinan yang terjadi di Cimahi pada awal tahun 2011 dimana investor asing dari berbagai Negara seperti Malaysia, Prancis, Amerika, Jerman, dan Korea Selatan terkendala proses perizinan di tingkat pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanam Modal.

Dalam dunia bisnis, waktu adalah uang dan tentunya dengan kinerja proses perijinan yang menyita waktu akan sangat merugikan investor yang ingin memulai dan mengembangkan usahanya, lalu apakah investor asing mendapatkan jaminan perlindungan atau bahkan ganti kerugian manakala para investor dihambat oleh kinerja birokrasi pemerintah Indonesia? Adalah penting bagi para investor baik asing maupun lokal untuk setidak-tidaknya memiliki penasihat/konsultan hukum yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu/mencegah timbulnya potensi kerugian sebagaimana dijelaskan dalam masalah perizinan tadi.

Bagaimanakah prosedur penarikan dana keuntungan hasil usaha milik investor asing di Indonesia kembali ke negara asalnya? Dan bila terjadi hambatan lantas kepada siapakah investor asing dapat melapor dan mendapatkan perlindungan hukum? Tentunya para investor asing maupun dalam negeri sudah seharusnya mendapatkan jaminan hukum yang maksimal karena berfungsi sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi Indonesia.

Namun sebaliknya, apakah ada sanksi bagi Investor/ Penanam Modal Asing (PMA) yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan seperti kesengajaan untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja asli Indonesia, tidak memberikan pelatihan kepada tenaga kerja asli Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?

Apakah sanksi bagi Investor/Penanam Modal Asing (PMA) yang tidak melaksanakan kewajiban divestasi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur bagi klasifikasi usaha tertentu? Tentunya masih banyak lagi pertanyaan lain yang membutuhkan penjelasan dan pedoman hukum yang memadai akan sangat berdampak positif bagi para investor yang ingin memulai dan mengembangkan usahanya di Indonesia.

Di samping itu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait era ASEAN Economic Community dimana kepemilikan saham Investor/ Penanaman Modal Asing diperbolehkan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) tentunya membawa angin segar bagi Investor asing untuk mengembangkan usahanya di bumi Indonesia.