Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

 

Undang-undang Kepailitan Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, tidak membuat perbedaan jelas antara kepailitan individu/perseorangan dengan kepailitan badan usaha/perusahaan. Sebagai pengantar dan untuk pembahasan selanjutnya maka Penulis akan menggunakan istilah “kepailitan untuk badan usaha/perusahaan” karena lebih sering digunakan dalam praktik maupun kebiasaan.

Kesulitan yang dialami oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya sesungguhnya merupakan hal yang biasa dialami oleh perusahaan manapun. Adapun berbagai jenis kesulitan yang dihadapi Perusahaan khususnya dalam hal keuangan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kondisi, yaitu:

  1. Kondisi perusahaan yang masih menghasilkan keuntungan akan tetapi, struktur permodalannya bermasalah, misalnya utang yang melebihi modal disetor. Dalam keadaan demikian dapat dicari solusi berupa restrukturisasi modal guna mengatur kembali jangka waktu pembayaran utang;
  2. Kondisi perusahaan yang memiliki nilai aset dibawah nilai utang, maka perseroan ini dapat diatur kembali dengan struktur kapital baru, yang diharapkan nilai aset dapat disamakan dengan nilai utang sehingga kewajiban terhadap utang-utang tersebut dapat dipenuhi;
  3. Kondisi perusahaan yang memiliki prospek cerah akan tetapi dikelola secara buruk oleh tim manajemen, untuk kondisi demikian maka solusinya adalah dengan melakukan restrukturisasi manajemen yang diikuti dengan restrukturisasi permodalan perusahaan;
  4. Perusahaan yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya disertai dengan keadaan nilai aset yang sangat rendah, serta sudah tidak memungkinkan untuk dilakukannya usaha-usaha penyelamatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka solusi terakhir adalah dengan dilakukannya likuidasi melalui lembaga kepailitan.

Dengan demikian, pada prinsipnya sebuah perusahaan (PT) yang mengalami kebangkrutan, hanya memiliki 2 (dua) solusi, yakni: Pertama, dengan pembubaran perusahaan yang didalamnya terdapat alternatif Kepailitan, dan Kedua yaitu dengan dilakukan suatu turn around untuk melakukan pemulihan terhadap perusahaan.

“Kepailitan adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan suatu kebangkrutan PT, dan bukan sebagai alat untuk membangkrutkan PT yang sedang dan masih berpotensi untuk pertumbuhan.”

Perusahaan yang akan atau sedang mengalami Kepailitan tentunya perusahaan yang sebelumnya telah mengalami masa-masa sulit dalam keberlangsungan usahanya. Kesulitan tersebut lazimnya merupakan suatu kesulitan keuangan (Financial Distress) dapat menempatkan perusahaan ke dalam berbagai keadaan yang Penulis simpulkan sebagai berikut:

  1. Economic Failure, yaitu dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami Economic Failure dapat meneruskan operasinya sepanjang Kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan Pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar. Di samping itu, pada umumnya gejala-gejala kesulitan keuangan seperti dimana perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu (Technical Insolvency), atau yang lebih buruk adalah dimana nilai aset/kekayaan perusahaan lebih rendah daripada nilai kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi (Liability);
  2. Business Failure, yaitu dimana perusahaan menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditor, dengan demikian suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai “gagal”, meskipun tidak melalui proses kebangkrutan; dan
  3. Legal Bankruptcy, yaitu dimana kepailitan dinyatakan oleh putusan pengadilan (institusi/pihak ketiga) sesuai dengan undang-undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut di atas.

Prinsip Commercial Exit from Financial Distress (Solusi Komersil dari Kesulitan Keuangan)

Secara hukum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan/aset debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta debitor yang merupakan hak kreditor secara pasti dan adil.

Dikatakan secara pasti, karena dalam proses kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan proses pembagian harta, seperti siapa saja yang merupakan kreditor dan mempunyai hak atas pembagian harta debitor pailit.

Dikatakan secara adil, karena dalam proses kepailitan telah ditentukan pihak ketiga yang bersifat dan diharapkan dapat bersikap independen, yakni pihak Kurator dan Hakim Pengawas yang mana diberi kewenangan untuk mengatur besarnya pembagian harta hingga proses pelaksanaannya. Sifat independensi Kurator dan Hakim Pengawas inilah yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan keadilan antara kepentingan Debitor Pailit dengan para Kreditornya.

Karena tanpa adanya kepastian dan keadilan, maka sangat terbuka celah untuk saling merugikan baik dari sisi kreditor maupun debitor. Dimana melalui instrumen kepailitan, Kreditor dapat merusak nama baik / reputasi debitor pailit, dan Debitor pailit juga berpeluang untuk memakai instrumen kepailitan untuk membayar kewajiban utangnya secara tidak wajar atau bahkan sampai dengan angka yang sangat kecil dan tidak rasional terhadap kreditornya.

Padahal jelas bahwa sesungguhnya instrumen Kepailitan merupakan solusi yang ditawarkan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan harapan supaya perusahaan tersebut dapat diselamatkan dan keluar dari situasi sulit (financial distress) sehingga perusahaannya dapat kembali beroperasi sebagai pilar ekonomi yang memperkuat kemajuan suatu bangsa.

Sangat disayangkan bahwa Undang-undang Kepailitan Indonesia tidak menganut prinsip Commercial Exit from Financial Distress sehingga para ahli hukum maupun advokat/pengacara belum dapat menerapkan Kepailitan sebagai “solusi”, malah sebaliknya seringkali terjadi penyimpangan terhadap Keadilan yang diharapkan dapat diperoleh oleh debitor pailit maupun kreditornya.