Mediasi & Arbitrase

Pengertian Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai definisi Mediasi yakni cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Mediasi sesungguhnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan pada efisiensi dan efektifitas baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang menghindari proses gugat-menggugat di pengadilan sebagaimana diketahui sangat memeras tenaga, biaya, dan juga membutuhkan waktu yang panjang serta menjemukan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam dunia usaha atau bisnis dimana sangat dikenal suatu prinsip yang menyatakan bahwa Waktu adalah Uang, maka tentunya tidak ada pengusaha atau pebisnis yang menginginkan proses penyelesaian masalah yang memakan waktu lama atau berlarut-larut karena hal tersebut akan berdampak pada inefisiensi atau bahkan berpotensi untuk menghambat perkembangan usaha yang sedang dijalankannya.

Demikian juga halnya bila dilihat dari sisi Reputasi, dimana setiap perusahaan yang berkembang tentunya selalu berupaya untuk menjaga nama baik atau reputasi usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Dengan demikian  hal penyelesaian sengketa atau kasus yang sedang dihadapi oleh seorang pengusaha termasuk bagian penting yang harus diselesaikan dengan sangat hati-hati karena menyangkut reputasi atau nama baik bisnis yang bersangkutan dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang bersifat tertutup tentunya akan membawa keuntungan yang signifikan untuk menjaga reputasi para pengusaha yang sedang bersengketa, lain halnya dengan penyelesaian melalui proses Pengadilan Umum dimana masyarakat umum khususnya wartawan akan dapat dengan mudah mengetahui dan mempublikasi sengketa atau kasus yang tengah berlangsung dikarenakan sifat dari Pengadilan yang HARUS DIBUKA UNTUK UMUM sehingga berpotensi membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi reputasi atau nama baik pengusaha yang tengah bersengketa maupun bisnis usahanya.

Dalam dunia bisnis internasional, penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur Mediasi sudah merupakan hal yang umum bahkan termasuk alternatif yang paling diminati oleh para pengusaha yang tengah bersengketa. Selain dari sederet keuntungan yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis, faktor lain yang membuat jalur  Mediasi cenderung menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa adalah keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para  Mediator yang bertindak sebagai penengah dimana anggota Mediator bukan saja menguasai bidang bisnis yang sedang dalam sengketa tetapi juga merupakan praktisi yang sudah berpengalaman dalam bidang bisnis yang tengah dicari penyelesaiannya tersebut.

Penggunaan metode Mediasi sebagai penyelesaian sengketa atau kasus bisnis sesungguhnya sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dimana azas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat selalu diutamakan demi menjaga harmoni dan persatuan bangsa. Karena sangatlah ironi jika perselisihan bisnis menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi atau terpecahnya persatuan bangsa.

Pengaturan mengenai Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang dikarenakan sifatnya yang merupakan sarana untuk mencari solusi atau penyelesaian atas suatu permasalahan dengan menganalisis fakta-fakta hukum yang ada sehingga dapat ditemukan keadilan yang dapat dijadikan pedoman, oleh karena itu pada hakekatnya mediasi merupakan bagian dari lembaga Yudikatif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga untuk pengaturan Mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai puncak dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Penulis mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang pada umumnya timbul seputar penyelesaian masalah melalui Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya di luar jalur Pengadilan seperti:

  1. Apakah penyelesaian sengketa melalui Mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama jika dibandingkan dengan jalur gugatan Pengadilan (litigasi) ? Karena jika tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, tentunya para pelaku usaha akan cenderung memilih jalur pengadilan yang dapat memberikan kepastian berupa putusan hakim.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya jika pembaca memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai sengketa dimaksud dimana pada hakekatnya sengketa bisnis merupakan sengketa perdata yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah para pelaku usaha. Sehingga dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan ataupun mediasi di luar pengadilan, sesungguhnya inisiatif dan iktikad baik dari para pihak yang bersengketa adalah satu-satunya jalan terbaik untuk mencapai penyelesaian itu sendiri.

Selanjutnya dapat dipahami manakala para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mencari penyelesaian, maka pada hakekatnya masalah tersebut telah selesai, baik melalui jalur pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan. Para pihak yang telah sepakat untuk menempuh mediasi di luar pengadilan akan membuat akta perdamaian yang disepakati dan wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dapat dimengerti bahwa akta perdamaian pada hakekatnya memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim di pengadilan.

  1. Bagaimanakah cara memilih Mediator yang benar sehingga pihak yang bersengketa dapat lebih berhati-hati guna mencapai penyelesaian masalahnya ?

Mediator yang benar lebih diartikan oleh Penulis sebagai Mediator yang tepat, yakni yang telah memiliki pengalaman maupun keterampilan yang memadai dalam bidang usaha yang sedang diperkarakan, di samping itu Mediator yang berjumlah ganjil ini (biasanya terdiri dari 3 atau 5 orang) juga harus terdiri dari setidak-tidaknya seorang ahli hukum dan telah memiliki sertifikat sebagaimana telah ditentukan oleh PERMA.

  1. Bagaimanakah supaya hasil mediasi dapat memiliki kekuatan eksekutorial secara hukum ?

Setelah hasil kesepakatan perdamaian dirumuskan dan dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang berperkara secara notariil, selanjutnya hasil mediasi tersebut didaftarkan pada Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam yurisdiksinya untuk selanjutnya diproses sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung.

  1. Apakah proses penyelesaian melalui mediasi hanya berlaku untuk perkara bisnis tertentu atau apa saja batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi ? Di manakah dapat dilaksanakan proses mediasi ? Apakah harus di dalam lingkungan pengadilan ataukah dapat dilakukan secara bebas ?

Masih sangat banyak pertanyaan yang bersangkutan dengan materi Mediasi dan tentunya tidak dapat dijabarkan jawabannya secara lengkap dalam situs ini, namun bagi para pengguna jasa hukum yang masih membutuhkan jawaban serta keterangan lebih lanjut dan lebih luas mengenai Mediasi, para pembaca dapat menghubungi dan atau mengunjungi kantor kami.