Merger & Akuisisi

 

Salah satu cara yang sering digunakan oleh pengusaha lokal maupun asing untuk melakukan pengembangan usaha adalah melalui merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Merger dalam Black’s Law Dictionary berarti the act or an instance of combining or uniting,sedangkan akuisisi berarti the gaining of possession or control over something; especially the act of getting land, power, money, etc. (acquisition of the target company’s assets). Definisi mengenai merger dan akuisisi dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa merger berarti “perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Dan akuisisi yang berarti “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.“

Merger dan akuisisi dianggap sebagai cara yang baik dan mudah oleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Mengapa dikatakan mudah? karena perusahaan tidak perlu memulai bisnis baru dari awal dikarenakan perusahaan sebelumnya sudah terbentuk. Dilihat dari sisi waktu, merger dan akuisisi lebih cepat dibandingkan dengan membentuk perusahaan baru karena tidak perlu melewati tahap-tahap seperti pendirian, pembentukan manajemen, pemasaran dan tahap lainnya yang sangat memakan waktu. Salah satu contoh praktik merger yang terjadi di Indonesia adalah merger yang dilakukan oleh Bank Lippo dengan Bank Niaga, Pada tahun 2008 kedua bank tersebut sepakat untuk menggabungkan perusahaan dengan tujuan untuk memperkuat posisi mereka di kancah persaingan global, dalam kasus ini Bank Niaga merupakan perusahaan yang lebih dominan dibanding Bank Lippo. Bank Niaga kemudian membeli saham milik Bank Lippo dan sepakat untuk mengganti nama mereka setelah merger menjadi Bank CIMB Niaga.

Kemudian salah satu contoh akuisisi yang berhasil di Indonesia adalah praktik akuisisi yang dilakukan antara P.T. Danone dengan P.T. Aqua. Aqua adalah salah satu merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang paling terkenal di Indonesia sehingga telah menjadi merek generik untuk AMDK. Pada tahun 1998 karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, pemilik Aqua saat itu menjual sahamnya ke Danone. Akuisisi itu dianggap tepat karena peningkatan kualitas produk yang dilakukan Danone menempatkan Aqua sebagai produsen AMDK terbesar di Indonesia, dan pada tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua.

Meskipun merger dan akuisisi terdengar mudah dan menarik, namun perlu diingat seorang pengusaha juga harus berhati-hati dalam melakukan pengembangan usaha melalui merger dan akuisisi agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Sehingga timbullah pertanyaan “kegiatan merger dan akuisisi seperti apakah yang dilarang di Indonesia?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam merger dan akuisisi yang terdapat dalam pasal 2 yaitu:

  • Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, peleburan ataupun pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:
  1. Perjanjian yang dilarang;
  2. Kegiatan yang dilarang; dan
  3. Penyalahgunaan posisi dominan.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat membuktikan sebuah perusahaan melanggar peraturan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kegiatan merger dan akuisisi yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Selain dari sisi pelaku usaha, perlu kita perhatikan pula mengenai dampak merger dan akuisisi dari sudut pandang buruh dan karyawan, bagaimanakah nasib para buruh dan karyawan jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami penggabungan atau diambil alih oleh perusahaan lain. Bagaimanakah aturan hukum mengenai status pekerja atau buruh jika perusahaan tempatnya bekerja mengalami merger dan akuisisi?

            Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai dampak penggabungan dan pengambilalihan terhadap buruh sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Mengenai perjanjian kerja, dampak pengambilalihan dan penggabungan perusahaan terhadap buruh diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

  1. Dalam hal pengambilalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
  2. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
  3. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

Namun disebutkan pula bahwa pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerjanya dalam hal perusahaan melakukan merger dan akuisisi, hal tersebut diatur dalam Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

  1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
  2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Di samping hal-hal di atas, tentu saja masih banyak hal-hal lain yang mungkin akan dihadapi atau dipertanyakan oleh para pengusaha yang akan melakukan merger dan akuisisi, berikut pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan mengenai masalah merger dan akuisisi:

  1. Manakala sebuah perusahaan jasa keuangan melakukan merger yang dampaknya merugikan nasabah, lantas bagaimana perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah bagi setiap nasabah yang dirugikan haknya?
  2. Apakah suatu perusahaan tertutup dapat melakukan merger dan akuisisi?
  3. Bagaimanakah tanggung jawab dari pemilik baru terhadap utang perusahaan yang diakuisisi olehnya?
  4. Adakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger dalam hal suatu pengambilan keputusan berpotensi merugikan pihaknya?

Demikian penulisan artikel singkat mengenai Merger dan Akuisisi dari aspek hukum, anda dapat menghubungi kantor kami untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut.

Salam Hangat,

Tim Penulis.