Hotel dan Pariwisata

Bisnis perhotelan di Indonesia adalah golongan bisnis yang memiliki prospek cerah, yang dimaksud dengan usaha hotel menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 53 tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Memahami atau memiliki penasehat hukum yang menguasai hukum perhotelan tentunya merupakan suatu investasi yang sangat menguntungkan bagi para investor maupun pengusaha di bidang pariwisata ini, mengapa ? Karena Pengusaha dapat menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum yang akan dijatuhi sanksi yang tentunya dapat menguras waktu, energi maupun biaya yang tidak sedikit, di samping itu pengusaha dapat memahami eksistensi maupun tanggung jawabnya dalam pengembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata baik terhadap para konsumen maupun tenaga kerja yang tergabung dalam bisnisnya hingga terhadap lingkungan dan kota tempat dimana bisnis hotelnya dikelola dan berkembang.

Semakin besar suatu usaha tentunya semakin banyak pula detail maupun spektrum yang menjadi unsur pembangun yang harus diperhatikan, sebagai contoh Penulis mengambil aspek perijinan dalam bisnis dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan perijinan dapat menyebabkan bisnis atau usaha masyarakat dijatuhi sanksi dan tentunya sanksi sekecil apapun dapat menghambat dan merugikan pemilik usaha, dalam hal ini berarti pemilik usaha hotel/perhotelan.

Aspek lain sebagai contoh adalah tentang ketenagakerjaan dalam bisnis hotel, bagaimanakah ketentuan perundang-undangan mengatur akan hal tersebut, apakah diperlukan tenaga ahli ataukah tidak karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terdapat banyak sekali sengketa atau permasalahan antara buruh dengan pemilik usaha yang bermuara di Pengadilan. Belum lagi dengan aspek pajak yang menjadi kewajiban pengusaha hotel terhadap negara dalam kinerjanya sebagai penyedia jasa maupun manakala pengusaha hotel memiliki jaringan kerja dengan perusahaan lain sebagai vendor ataupun mitra usahanya.

Berbagai pertanyaan dapat timbul manakala pelaku usaha perhotelan ingin memulai ataupun akan mengembangkan usahanya. Penulis akan mencoba untuk menghadirkan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pelaku usaha, antara lain:

  1. Apabila sebuah hotel tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang sekalipun hanya berbintang satu, lantas apakah jenis hotel tersebut dapat tetap beroperasi dan menyediakan jasa akomodasi ?
  2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat kelalaian yang tidak sengaja dilakukan oleh karyawan hotel ?
  3. Apakah pelaku usaha yang ingin memulai usaha perhotelan harus mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum ataukah cukup dalam bentuk badan usaha perorangan saja ? dan seterusnya...