Perusahaan dan UMKM

UMKM di Indonesia bukanlah suatu hal baru dan sesungguhnya sudah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu dimana pengaturannya sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun sayangnya baru mendapatkan perhatian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana saat itu Indonesia sudah terlibat dalam berbagai kerjasama ekonomi ASEAN sehingga memaksa dibuatnya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yakni yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam aturan internasional sendiri UMKM telah mendapatkan perhatian dari ASEAN melalui perumusan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang terus diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan zaman. UMKM lebih dikenal dengan sebutan Minor, Small & Medium Entreprises. Sudah selayaknya UMKM mendapatkan perhatian khusus dikarenakan hasil survey di seluruh negara anggota ASEAN yang merupakan negara berkembang ternyata sumbangsih terbesar bagi pertumbuhan ekonominya bersumber dari UMKM.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu:

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

`     Usaha Menengah memiliki definisi sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tidak dapat dipungkiri saat ini UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, UMKM di tanah air merupakan penggerak ekonomi terbesar di negara ini, dimana saat ini terdapat kurang lebih 57 juta UMKM di seluruh Indonesia, dan UMKM ini terus berkembang bahkan di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Oleh karenanya pemerintah memberikan banyak kemudahan sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha UMKM seperti kemudahan dalam hal pendaftaran Hak Cipta bagi UMKM, dimana pendaftaran Hak Cipta bagi UMKM kini tidak dipungut biaya alias digratiskan.

Di sisi lain UMKM juga memiliki kelemahan yaitu UMKM sulit untuk ‘naik kelas’ karena usahanya yang selalu stagnan, pasarnya terbatas, dan usahanya sulit untuk membesar. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara agar UMKM dapat berkembang? Agar dapat berkembang UMKM harus dikelola secara profesional, dan salah satu upaya agar suatu UMKM dapat dijalankan secara professional adalah dengan memperoleh status badan hukum. Dengan diperolehnya status badan hukum maka UMKM dapat melakukan berbagai perbuatan hukum dalam hubungan hukum, dan jenis badan hukum yang paling diminati pengusaha tak terkecuali pengusaha UMKM adalah Perseroan Terbatas (PT) karena badan hukum PT memiliki banyak keuntungan seperti harta pribadi lebih aman dari dampak kerugian perusahaan, tidak ada batasan waktu, dan lebih mudah memperoleh dana dalam jumlah besar dari bank untuk mengembangkan usaha.

Namun disamping kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, masih terdapat berbagai masalah yang biasanya dihadapi pelaku usaha UMKM misalnya:

  1. Apakah pelaku UMKM yang belum berbadan hukum dapat memperoleh perlindungan terhadap hak cipta, merek maupun hak paten dalam penyelenggaraan usahanya?
  2. Apakah pelaku usaha mikro dapat mendirikan PT sebagai bentuk badan hukum dari usahanya mengingat keberadaan PT dapat mempermudah dan memperlancar perkembangan UMKM?
  3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara pelaku usaha UMKM yang belum merupakan badan hukum dengan pembeli maupun organisasi pendukung seperti lembaga keuangan dan lain-lain?
  4. Adakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM yang dipersulit saat melakukan pengurusan sertifikasi dan perizinan lainnya?

Masih banyak lagi pertanyaan lain yang dapat pembaca peroleh penjelasannya dengan  menghubungi kantor hukum kami untuk membahas permasalahan-permasalahan dan strategi seputar aturan bisnis UMKM.

Salam sukses,

Tim Penulis