Tanah dan Warisan

Perlu diketahui bahwa di Indonesia berlaku tiga (3) jenis hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata, tergantung dari budaya, adat-istiadat, agama, maupun pilihan tersendiri dari si Pewaris yang meninggalkan Warisan itu sendiri kepada Ahli Warisnya.

Pada intinya Hukum Waris berarti sekumpulan peraturan yang mengatur ketentuan mengenai proses beralihnya warisan, baik berupa hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Pewaris setelah wafatnya kepada pihak atau para pihak yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris yang akan menerima warisan tersebut.

Hukum Waris merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang tentunya sangat berguna dan akan membantu masyarakat atau ahli waris yang akan atau sedang menerima dan mengurus sebuah peninggalan warisan dari generasi sebelumnya sehingga dapat memberikan kepastian akan apa yang menjadi hak maupun kewajiban yang terkandung dalam warisan yang diterimanya, beserta seluruh akibat dan ketentuan hukum yang pastinya akan memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi ahli waris sebagai generasi yang masih hidup yang akan meneruskan pengurusannya terhadap warisan tersebut.

Dalam artikel ini, Penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis hukum waris yang paling umum berlaku yakni Hukum Waris Perdata yang pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Pertanyaan pertama yang umumnya timbul adalah apakah sesungguhnya Warisan itu ? Apakah menerima Warisan sudah pasti mendapatkan keuntungan materiil ?
Warisan berasal dari bahasa Arab “Al-miirats”, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinititif) dari kata “waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan”. Maknanya menurut bahasa Indonesia ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Harta Warisan sendiri dalam istilah fara’id dinamakan tirkah (peninggalan). Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: ”Sekalian Ahli Waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak milik atas segala peninggalan dari yang meninggal”. Proses peralihan ini terjadi seketika saat Pewaris meninggal dunia, baik dengan sepengetahuan Ahli Waris maupun bilamana Ahli Waris belum mengetahui peristiwa meninggalnya si Pewaris.

Sayangnya banyak Ahli Waris yang belum memahami bahwa Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris tidak semata-mata hanya harta materiil saja, akan tetapi selalu mengandung hak dan kewajiban yang dapat dilihat lebih jelas lagi dalam bentuk Aktiva dan Pasiva yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Karena itu pada saat akan menerima warisan, ada baiknya jika Ahli Waris memeriksa terlebih dahulu seluruh hak dan kewajiban yang terkandung dalam Warisan yang akan diterimanya.

Dalam suatu Warisan, jika jumlah harta Pewaris lebih besar daripada jumlah hutang/kewajibannya maka tentunya akan memberi manfaat materiil yang baik bagi Ahli Waris, namun sebaliknya jika jumlah hutang/kewajiban Pewaris lebih besar dari nilai hartanya maka tentunya tidak akan memberi manfaat dari segi materiil kepada Ahli Waris melainkan hanya manfaat dalam bentuk reputasi yang baik bilamana Ahli Waris memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan semua hutang/kewajiban Pewaris dengan semua harta yang bernilai seimbang atau mungkin kurang.

Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting dan wajib diperhatikan oleh Ahli Waris adalah apa yang akan terjadi jika jumlah hutang/kewajiban Pewaris melebihi nilai harta yang ditinggalkannya? Apakah Ahli Waris wajib menerima Warisan dari Pewaris? Apakah ahli waris berkewajiban untuk turut melunasi hutang/kewajiban Pewaris dengan harta pribadi Ahli Waris? Apakah Ahli Waris dapat dituntut bilamana harta yang diwariskan kurang nilainya untuk melunasi semua hutang/kewajiban Pewaris?
Undang-Undang menyatakan bahwa Ahli Waris diberikan waktu untuk berfikir dan menentukan sikapnya terhadap Warisan Pewaris dalam waktu 4 (empat) bulan, dan setelah itu Ahli Waris dapat memilih untuk menentukan sikap diantara 3 (tiga) pilihan, yaitu:

Menerima warisan secara penuh;
Menerima warisan secara benefisiari, yang berarti bahwa Ahli Waris menerima warisan dengan kepastian bahwa Ahli Waris tidak akan membayar hutang/kewajiban Pewaris melebihi hak mewaris yang diberikan Undang-Undang kepadanya.;
Menolak warisan.
Jadi berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Ahli Waris tidak wajib untuk menerima dan dapat menolak Warisan Pewaris. Dan Ahli Waris juga tidak dapat dituntut untuk melunasi hutang/kewajiban Pewaris dengan harta pribadi Ahli Waris bilamana Ahli Waris telah menentukan sikapnya untuk menerima warisan secara benefisiari.

Pertanyaan terakhir yang Penulis tuangkan dalam artikel singkat ini adalah apakah ahli waris dapat kehilangan hak warisnya? Apakah bagian mewarisi Ahli Waris dijamin oleh Undang-Undang?
Undang-Undang menyebut 4 (empat) hal yang menyebabkan seseorang Ahli Waris menjadi tidak patut mewarisi Warisan Pewaris, yaitu:

Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh Pewaris;
Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan telah memfitnah dan mengadukan Pewaris bahwa Pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
Ahli Waris yang dengan kekerasan telah dengan nyata-nyata menghalangi atau mencegah Pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.
Apabila ternyata Ahli Waris yang tidak patut ini menguasai sebagaian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Jadi jelas bahwa ternyata Ahli Waris dapat kehilangan hak warisnya dan hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang.

Sedangkan untuk bagian mewarisi Ahli Waris juga dijamin oleh Undang-Undang, yang mana dikenal dengan sebutan Hak Mutlak untuk mewarisi atau dalam bahasa hukumnya adalah Legitime Portie dimana hak mutlak ahli waris ini memberikan jaminan kepastian bagi setiap Ahli Waris, baik yang masih berada dalam kandungan maupun yang telah berusia tua dan dimanapun juga untuk menerima bagiannya dalam Warisan Pewaris.

Untuk pertanyaan selanjutnya, para pembaca dapat menghubungi kantor hukum kami untuk membuat janji konsultasi, terima kasih.