E-commerce

Perkembangan internet di Indonesia sejak beberapa tahun ke belakang menunjukkan bahwa media ini memiliki potensi besar dan memiliki prospek cerah, tidak mengherankan jika banyak perusahaan yang telah memanfaatkan media internet yang dapat dilihat dari fakta akan banyaknya situs maupun aplikasi online di Indonesia yang menawarkan berbagai barang dan jasa kepada para masyarakat atau  para konsumen. Dan kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan media internet inilah yang biasa kita sebut dengan istilah electronic commerce atau lebih kita kenal dengan istilah e-commerce.

Black Law’s Dictionary memberikan definisi dari e-commerce yaitu the practice of buying and selling goods and services through online customer services and of conducting other business activities using an electronic device and the internet, atau dalam Bahasa Indonesia berarti praktik jual beli barang dan jasa melalui layanan online dan melakukan kegiatan usaha lainnya dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet. Sedangkan pengertian e-commerce dalam Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lebih ditekankan secara luas yakni dalam pengertian istilah “Transaksi Elektronik” yang berarti perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

            Beberapa undang-undang terkait transaksi elektronik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengusaha maupun masyarakat yang menggunakan media on-line adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu kegiatan transaksi elektronik yang didasari oleh perjanjian tentu tunduk pada aturan-aturan tentang perjanjian dalam KUHPerdata.

Karena setiap transaksi on-line yang dilakukan tanpa kehati-hatian tentunya akan menimbulkan masalah dan potensi kerugian sebagai contoh adalah banyaknya kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan situs jual beli online, sebut saja kasus Junaedi yang merupakan pedagang on-line, dimana ia menipu korbannya dengan cara memasang iklan penjualan barang elektronik di OLX dan Facebook dimana ketika pembeli telah membayar harga transaksi, Junaedi tidak melakukan kewajibannya yaitu mengirimkan barang. Korban pun mengalami kerugian materil sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Alhasil Junaedi pun ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2017.

Selain penipuan ada pula masalah lain yaitu pelanggan suatu toko online tidak memperoleh barang sesuai dengan yang diharapkan seperti beda bentuk, warna, ukuran, dan lainnya dimana barang yang dikirim oleh pelaku usaha e-commerce tidak sesuai dengan gambar yang terpasang di iklan toko. Tentunya hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas keaslian (aunthentication) dan keutuhan (originality) yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha atatu pedagang barang secara on-line.

Hak-hak konsumen secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana dalam butir c mengatur bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan kebenaran barang dan/atau jasa, dan butir h mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam butir b diatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan butir g menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kopensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

            Lebih tegas lagi, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Sehingga pelaku usaha yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha e-commerce wajib untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada konsumen yang merasa dirugikan seperti kasus di atas. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

            Kemudian mengenai masalah penipuan dalam e-commerce, prinsip jual beli secara online dan jual beli secara langsung pada dasarnya sama. Ketentuan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli online seperti yang telah dibahas di atas pun pada dasarnya sama dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam transaksi jual beli secara langsung. Sehingga pelaku usaha e-commerce yang melakukan tipu muslihat dalam transaksi jual beli online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Selain itu, pelaku usaha e-commerce yang melakukan penipuan dapat pula dipidana dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat (2)yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

            Melihat banyaknya aspek yang harus diperhatikan dengan penuh kehati-hatian maka sungguhlah penting bagi pengusaha yang menggunakan media on-line untuk memahami seluruh peraturan terkait atau setidak-tidaknya memiliki Konsultan Hukum yang menguasai aspek hukum media on-line dengan baik.

            Selain masalah-masalah yang telah dibahas di atas, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti,

  1. Apakah perjanjian secara digital merupakan suatu perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan?
  2. Adakah pengaturan hukum mengenai transaksi yang dilakukan antara konsumen Indonesia dengan pelaku usaha toko online di luar negeri?
  3. Apakah transaksi dagang secara on-line yang melintasi batas negara dapat dikategorikan sebagai ekspor/impor dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha daring (dalam jaringan internet)?
  4. Pengadilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan (dispute) yang timbul dari perdagangan on-line (e-commerce)?

Sehubungan dengan jawaban yang harus diurai secara luas dan mendalam maka untuk penjelasan lebih lanjut dapat anda peroleh dengan menghubungi konsultan hukum kantor kami.

Salam hangat,

Tim Penulis