Investasi Lokal dan Investasi Asing

Dalam Black Law's Dictionary, investasi memiliki arti pengeluaran untuk memperoleh properti atau aset untuk menghasilkan pendapatan; pengeluaran modal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor. orang asing, baik yang menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan investor dalam negeri. Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal disebut dengan investor atau lebih dikenal dengan investor.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebagai negara ketiga di dunia dengan laju pertumbuhan ekonomi terbaik di tahun 2016, tentunya akan semakin meningkatkan semangat para pelaku usaha asing maupun dalam negeri untuk memulai atau bahkan meningkatkan skala usahanya. investasi bisnis di tanah Indonesia. Prinsip dasar yang merupakan prinsip investasi di Indonesia juga sangat penting untuk dipahami baik oleh investor lokal maupun asing yang dirumuskan dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebagai berikut:

  1. Kepastian hukum;
  2. Keterbukaan;
  3. Akuntabilitas;
  4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal;
  5. Kebersamaan;
  6. Efisiensi yang adil;
  7. Berkelanjutan;
  8. Ramah lingkungan;
  9. Kemerdekaan; dan
  10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada penulisan kali ini penulis akan membahas beberapa hal mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh investor khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Salah satu contoh masalah yang paling sering dialami investor asing di Indonesia adalah masalah perizinan. Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia, ditemukan proses atau prosedur perizinan yang berbelit-belit dan sangat tidak efisien, misalnya kasus masalah perizinan yang terjadi di Cimahi pada awal tahun 2011 dimana investor asing dari berbagai negara seperti Malaysia, Perancis, Amerika , Jerman, dan Korea Selatan terkendala oleh proses perizinan di tingkat pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam dunia bisnis, waktu adalah uang dan tentunya kinerja yang memakan waktu dari proses perizinan akan sangat merugikan investor yang ingin memulai dan mengembangkan usahanya, kemudian apakah investor asing mendapatkan perlindungan yang terjamin atau bahkan kompensasi Kapan investor terhambat oleh kinerja birokrasi lembaga pemerintah di Indonesia? Penting bagi investor asing dan lokal untuk setidaknya memiliki penasehat hukum / konsultan yang berkualitas dan berpengalaman untuk membantu / mencegah potensi kerugian sebagaimana dijelaskan dalam masalah perizinan di atas.

Bisakah investor asing menarik semua keuntungan dari investasi mereka di Indonesia ke rekening pribadi mereka atau adakah aturan pembatasan tertentu? Jika terjadi maladministrasi oleh instansi pemerintah, lalu kepada siapa investor asing dapat melapor dan mendapat perlindungan hukum? Tentunya investor asing dan dalam negeri harus mendapatkan jaminan hukum yang maksimal karena menjadi ujung tombak perbaikan perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, apakah ada sanksi bagi Penanam Modal / Penanam Modal Asing (PMA) yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti sengaja tidak mempekerjakan tenaga kerja asli Indonesia, tidak memberikan pelatihan kepada tenaga kerja asli Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang?

Apa sanksi bagi Penanam Modal Asing / Penanam Modal (PMA) yang tidak melaksanakan kewajiban divestasi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur klasifikasi usaha tertentu? Tentunya masih banyak pertanyaan lain yang membutuhkan penjelasan dan pedoman hukum yang memadai yang akan berdampak sangat positif bagi investor yang ingin memulai dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Apalagi dengan terbitnya Perpres Nomor 44 Tahun 2016 terkait era ASEAN Komunitas Ekonomi dimana kepemilikan saham pemodal / penanaman modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), tentunya memberikan angin segar bagi penanam modal asing untuk mengembangkan usahanya di tanah Indonesia.