Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tidak membedakan secara jelas antara kepailitan perorangan / perorangan dengan kepailitan badan usaha / perusahaan. Sebagai pengantar dan pembahasan lebih lanjut, penulis akan menggunakan istilah “kebangkrutan bagi badan usaha / perusahaan” karena lebih sering digunakan dalam praktek dan adat istiadat.

Kesulitan yang dialami suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya sebenarnya merupakan hal yang biasa dialami oleh suatu perusahaan. Berbagai jenis kesulitan yang dihadapi Perusahaan khususnya dalam masalah keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kondisi, yaitu:

  1. Namun, kondisi perusahaan yang masih menghasilkan laba memiliki struktur permodalan yang bermasalah, misalnya hutang yang melebihi modal disetor. Dalam keadaan seperti itu, solusi dalam bentuk restrukturisasi modal dapat diupayakan untuk mengatur kembali jangka waktu pembayaran hutang;
  2. Kondisi perusahaan yang memiliki nilai aset di bawah nilai utangnya, maka perusahaan ini dapat ditata kembali dengan struktur permodalan yang baru, yang diharapkan dapat menyamakan nilai aset dengan nilai utangnya sehingga kewajiban terhadap utang tersebut dapat terpenuhi;
  3. Kondisi perusahaan yang memiliki prospek cerah namun kurang dikelola oleh tim manajemen, untuk kondisi tersebut solusinya adalah dengan melakukan restrukturisasi manajemen yang dilanjutkan dengan restrukturisasi permodalan perusahaan;
  4. Perusahaan yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya disertai dengan kondisi nilai aset yang sangat rendah, dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan upaya penyelamatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka solusi terakhir adalah melakukan likuidasi melalui lembaga kepailitan. .

Dengan demikian pada prinsipnya suatu perusahaan (PT) yang pailit hanya mempunyai 2 (dua) solusi, yaitu: Pertama dengan membubarkan perusahaan yang terdapat alternatif Pailit, dan Kedua, dengan melakukan suatu berputar untuk melakukan pemulihan bagi perusahaan.

"Kepailitan merupakan solusi untuk menyelesaikan suatu PT yang pailit, dan bukan sebagai alat untuk membuat PT yang pailit dan masih berpotensi untuk berkembang."

Perusahaan yang sedang atau sedang mengalami kebangkrutan tentunya adalah perusahaan yang sebelumnya pernah mengalami masa-masa sulit dalam kelangsungan usahanya. Kesulitan ini biasanya merupakan kesulitan finansial (Kesulitan keuangan) dapat menempatkan perusahaan dalam berbagai keadaan yang penulis simpulkan sebagai berikut:

  1. Kegagalan Ekonomiyaitu dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk biaya modal. Bisnis yang berpengalaman Kegagalan Ekonomi dapat melanjutkan operasinya selama Kreditur ingin memberikan modal tambahan dan Pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (kembali) di bawah tingkat bunga pasar. Selain itu secara umum gejala kesulitan keuangan, seperti perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu (Kebangkrutan Teknis), atau yang lebih parahnya adalah dimana nilai aset / aset perusahaan lebih rendah dari nilai kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi (L);
  2. Kegagalan Bisnis, yaitu apabila perusahaan berhenti beroperasi yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka suatu usaha dapat digolongkan “gagal”, meskipun tidak melalui proses pailit; dan
  3. Kebangkrutan Hukumyaitu dimana dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan (lembaga / pihak ketiga) sesuai dengan hukum karena tahapan kesulitan keuangan tersebut di atas.

Prinsip Keluar Komersial dari Kesulitan Keuangan (Solusi Komersial untuk Masalah Keuangan)

Secara hukum, hakikat maksud pailit adalah proses yang berkaitan dengan pembagian harta / kekayaan debitur kepada krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang merupakan hak kreditur secara pasti dan adil.

Dikatakan dengan pasti, karena dalam proses pailit sudah ditentukan langkah-langkah dan proses pembagian harta, seperti siapa yang menjadi kreditur dan berhak membagi harta milik debitur yang pailit.

Dikatakan secara adil, karena dalam proses kepailitan ada pihak ketiga yang diharapkan bersifat independen yaitu Kurator dan Hakim Pengawas yang diberi kewenangan untuk mengatur besaran pembagian harta kekayaan sampai dengan proses pelaksanaannya. . Sifat independensi Kurator dan Hakim Pengawas diharapkan dapat membawa keadilan antara kepentingan Debitur Pailit dan Kreditornya.

Karena tanpa adanya kepastian dan keadilan sangat terbuka untuk saling merugikan baik dari pihak kreditor maupun debitor. Dimana melalui instrumen pailit kreditor dapat merusak reputasi debitur pailit, dan debitur pailit juga memiliki kesempatan untuk menggunakan instrumen pailit tersebut untuk membayar kewajiban hutangnya secara tidak tepat atau bahkan hingga angka yang sangat kecil dan tidak rasional kepada kreditornya.

Padahal sudah jelas bahwa instrumen Kepailitan sebenarnya merupakan solusi yang ditawarkan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan harapan perusahaan dapat terselamatkan dan keluar dari situasi sulit (kesulitan keuangan) agar perusahaan dapat kembali beroperasi sebagai pilar ekonomi yang memperkuat kemajuan suatu bangsa.

Sayangnya, UU Kepailitan Indonesia tidak berpegang pada prinsip Keluar Komersial dari Kesulitan Keuangan sehingga para ahli hukum dan advokat / advokat belum mampu melaksanakan kepailitan sebagai “solusi”, sebaliknya seringkali terjadi penyimpangan dari keadilan yang diharapkan dapat diperoleh debitur dan kreditor yang pailit.