Mediasi dan Arbitrase

Pengertian Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung tentang pengertian Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mediasi sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang menghindari proses gugatan di pengadilan karena dikenal sangat melelahkan, mahal, dan juga memakan waktu. waktu yang lama dan membosankan. proses implementasi.

Dalam dunia bisnis atau bisnis dimana prinsip yang menyatakan bahwa Time is Money sangat terkenal, tentunya tidak ada pengusaha atau pebisnis yang menginginkan proses penyelesaian masalah yang memakan waktu lama atau berlarut-larut karena hal ini akan berdampak pada inefisiensi atau bahkan tidak efisien. berpotensi menghambat pembangunan. bisnis yang dia jalankan.

Begitu pula jika dilihat dari sisi reputasi, dimana setiap perusahaan yang berkembang selalu berusaha untuk menjaga nama baik atau reputasi bisnis atau bisnis yang sedang dijalankan. Dengan demikian masalah penyelesaian perselisihan atau perkara yang sedang dihadapi oleh seorang pengusaha merupakan bagian penting yang harus diselesaikan dengan sangat hati-hati karena menyangkut nama baik atau nama baik pelaku usaha yang bersangkutan dan penyelesaian perselisihan melalui Mediasi tertutup tentunya akan membawa manfaat yang signifikan untuk menjaga reputasi. Pengusaha yang berselisih, berbeda dengan penyelesaian melalui proses Peradilan Umum dimana masyarakat umum khususnya wartawan akan dapat dengan mudah mengetahui dan mempublikasikan sengketa atau perkara yang sedang berlangsung karena sifat Pengadilan yang HARUS DIBUKA PUBLIK sehingga berpotensi berdampak buruk terhadap reputasi atau nama baik pengusaha yang bersengketa atau usahanya.

Dalam dunia bisnis internasional, penyelesaian masalah atau sengketa melalui Mediasi merupakan hal yang lumrah dan bahkan menjadi salah satu alternatif yang paling disukai oleh para pengusaha yang bersengketa. Terlepas dari sederet kelebihan yang telah penulis uraikan sebelumnya, faktor lain yang menjadikan jalur Mediasi menjadi pilihan bagi pihak yang berselisih adalah keahlian dan keahlian yang dimiliki oleh para Mediator yang bertindak sebagai mediator dimana anggota Mediator tidak hanya menguasai bidang bisnis yang diperselisihkan. tetapi juga seorang praktisi dengan pengalaman di bidang bisnis yang sedang dicari solusinya.

Penggunaan metode Mediasi sebagai penyelesaian perselisihan atau kasus bisnis sebenarnya sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, dimana asas penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat selalu diutamakan demi menjaga kerukunan bangsa. dan persatuan. Karena sangat ironis jika sengketa bisnis menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi atau hancurnya persatuan bangsa.

Ketentuan mengenai Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang karena sifatnya yang merupakan sarana untuk mencari solusi atau pemecahan suatu masalah dengan cara menganalisis fakta-fakta hukum yang ada sehingga dapat ditemukan keadilan yang dapat dijadikan pedoman. Oleh karena itu pada hakekatnya mediasi merupakan bagian dari Peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pengaturan Mediasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Penulis mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang umumnya muncul tentang penyelesaian masalah melalui Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, khususnya di luar jalur pengadilan, seperti:

  1. Apakah penyelesaian sengketa melalui Mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama jika dibandingkan dengan gugatan pengadilan (litigasi)? Karena jika tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, tentunya pelaku usaha akan cenderung memilih jalur pengadilan yang dapat memberikan kepastian berupa putusan hakim.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya pembaca memahami terlebih dahulu konsep dasar dari perselisihan, dimana pada hakikatnya perselisihan bisnis adalah perselisihan perdata yang timbul dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berselisih, dalam hal ini para pelaku usaha. Sehingga dalam penyelesaian perselisihan, baik melalui pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan, sebenarnya inisiatif dan niat baik para pihak yang berselisih merupakan satu-satunya cara terbaik untuk mencapai penyelesaian itu sendiri.

Lebih lanjut, dapat dipahami ketika para pihak yang berselisih sepakat untuk mencari solusi, maka pada hakikatnya masalah telah diselesaikan, baik melalui jalur pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan. Para pihak yang telah sepakat untuk melakukan mediasi di luar pengadilan akan membuat akta perdamaian yang disepakati dan wajib dilaksanakan. Sehingga dapat dipahami bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim di pengadilan.

  1. Bagaimana cara memilih Mediator yang tepat agar para pihak yang berselisih lebih berhati-hati dalam mencapai penyelesaian masalah?

Mediator yang benar lebih diartikan oleh Penulis sebagai Mediator yang sesuai, yaitu mereka yang sudah memiliki cukup pengalaman dan skill di bidang usaha yang ditantang, selain itu Mediator yang jumlahnya ganjil ini (biasanya terdiri dari 3 atau 5 orang) juga harus terdiri dari sekurang-kurangnya - ahli hukum dan memiliki sertifikat yang ditentukan oleh PERMA.

  1. Bagaimana agar hasil mediasi bisa memiliki kekuatan eksekorial hukum?

Setelah hasil kesepakatan damai dirumuskan dan disusun serta ditandatangani oleh para pihak dalam kasus perkara yang diaktakan, maka hasil mediasi tersebut didaftarkan pada Mahkamah yang berwenang di wilayah hukumnya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tahapan pelaksanaan yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung.

  1. Apakah proses penyelesaian mediasi hanya berlaku untuk kasus bisnis tertentu atau apa saja batasan kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi? Di mana proses mediasi dapat dilakukan? Haruskah itu dilakukan di lingkungan pengadilan atau dapatkah dilakukan dengan bebas?

Masih banyak pertanyaan terkait materi Mediasi dan tentunya jawabannya belum bisa dijelaskan secara lengkap di situs ini, namun bagi pengguna jasa hukum yang masih membutuhkan jawaban dan informasi lebih lanjut dan lebih luas mengenai Mediasi, pembaca dapat menghubungi dan atau mengunjungi kantor kami.