Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (agar dapat dipaksakan) tanpa menerima balas jasa secara langsung dan dipungut berdasarkan norma hukum untuk biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk mengadakan kontes negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat langsung ditunjuk berdasarkan undang-undang.

Lima element utama dalam definisi pajak adalah:
Sumbangan/retribusi dari rakyat kepada negara
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Pajak bisa ditegakkan
Tanpa kepemimpinan atau kontra-prestasi
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)
Ciri-ciri pajak yang terkandung dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pemungutan pajak ditujukan untuk keperluan pembiayaan pemerintah secara umum dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Sebagai penganggaran atau pengisian kas negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga bekerja sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial (fungsi regulasi / regulasi)

Sistem peradilan di dalamnya
Untuk fungsi distribusi pendapatan, tarif pajak penghasilan pribadi yang diterapkan di Indonesia merupakan tarif pajak progresif dimana orang yang tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengenaan tarif pajak progresif sekaligus merupakan manifestasi dari teori daya dukung dimana pajak dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Dari sisi tarif, UU HPP menetapkan bahwa penghasilan tahunan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%, Rp 60 juta - Rp 250 juta 15%, Rp 250 juta - Rp 500 juta 25%, Rp 500 juta - Rp 5 miliar 30%, dan di atas Rp 5 miliar tarifnya 35%.

Tarif pajak penghasilan pribadi meningkat seiring dengan penghasilan. Prinsip yang harus dijalankan adalah bahwa mereka lebih mampu (lebih kaya) harus menanggung beban yang lebih besar dari pajak negara dibanding mereka yang kurang beruntung. Jadi individu dengan pendapatan rendah tidak hanya membayar pajak lebih sedikit, tetapi mereka membayar proporsi yang lebih kecil dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan progresif yang paling sejalan dengan tujuan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Sanksi Pidana dalam UU Perpajakan
Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan, dikenal 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu:

Pidana Denda
Pidana Kurungan
Pidana Penjara
Pidana Denda

Pidana denda dikenakan pada tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika denda pidana tidak dapat dibayar oleh orang tersebut, maka mereka akan dikenakan pidana penjara.

Pidana Kurungan
Pidana kurungan hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Dapat diterapkan kepada wajib pajak, pejabat pajak, dan pihak ketiga. Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada pelaku lebih ringan dari pidana penjara, karena kejahatan itu dilakukan secara tidak sengaja atau akibat kelalaiannya.

Pidana Penjara
Prinsip pidana penjara dan pidana kurungan memiliki persamaan, yaitu merampas kebebasan seseorang. Pidana penjara berlaku bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada wajib pajak, pejabat pajak serta pihak ketiga.

Untuk berkonsultasi dan membuat janji temu dengan layanan hukum kami, klik disini