Korporasi

UMKM di Indonesia bukanlah hal baru dan sebenarnya telah ada lebih dari 20 tahun, dimana pengaturan tersebut telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun sayangnya hal ini baru mendapat perhatian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana pada saat itu Indonesia telah terlibat dalam berbagai kerjasama ekonomi ASEAN, sehingga memaksa reformasi terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam regulasi internasional, UMKM mendapat perhatian dari ASEAN melalui perumusan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. UMKM lebih dikenal sebagai Minor, Small & Medium Entrepreneurs. Sudah selayaknya UMKM mendapat perhatian khusus karena hasil survey di seluruh Negara anggota ASEAN yang merupakan Negara berkembang ternyata memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berasal dari UMKM.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu:

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
memiliki pendapatan penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, UMKM di tanah air merupakan penggerak ekonomi terbesar di Negara ini, dimana saat ini terdapat kurang lebih 57 juta UMKM di seluruh Indonesia, dan UMKM tersebut terus berkembang walaupun Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan banyak kemudahan sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha UMKM seperti kemudahan dalam hal pendaftaran Hak Cipta bagi UMKM, dimana pendaftaran hak cipta untuk UMKM kini tidak dipungut biaya alias gratis.

Di sisi lain, UMKM juga memiliki kelemahan yaitu UMKM sulit untuk ‘upgrade’ karena usahanya selalu terhenti, dan usahanya sulit berkembang. Lantas pertanyaan yang muncul adalah bagaimana UMKM bisa berkembang? Untuk mengembangkan UMKM harus dikelola seara professional, dan salah satu upaya agar UMKM dapat dijalankan secara professional adalah dengan memperoleh status badan hukum. Dengan memperoleh status badan hukum UMKM dapat melakukan berbagai perbuatan hukum dalam hubungan hukum, dan jenis badan hukum yang paling diminati oleh para pengusaha termasuk pengusaha UMKM adalah Perseroan Terbatas (PT) karena badan hukum PT memiliki banyak keunggulan, seperti aset pribadi lebih aman dari dampak kerugian perusahaan, tidak ada batasan waktu, dan lebih mudah untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dari bank untuk mengembangkan usaha.

Namun selain fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan yang biasanya dihadapi oleh para pengusaha UMKM, misalnya:
Apakah pelaku UMKM yang belum berbadan hukum dapat memperoleh perlindungan terhadap hak cipta, merek atau hak paten dalam menjalankan usahanya?

Apakah ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM yang dipersulit dalam pengurusan sertifikasi dan perizinan lainnya?
Masih banyak pertanyaan lain yang bisa pembaca dapatkan penjelasannya dengan menghubungi kantor hukum kami untuk membahas isu dan strategi terkait aturan bisnis UMKM.

Untuk berkonsultasi dan membuat janji temu dengan layanan hukum kami, klik disini